You are here: Halaman Utama Berita Peradin
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Search

Persatuan Advokat Indonesia

Berita Peradin

PRESS RELEASE AUDIENSI PERADIN - MAHKAMAH KONSTITUSI RI

E-mail Cetak PDF

 

 

PRESS RELEASE

Audiensi PERADIN – Mahkamah Konstitusi RI

Mahkamah Konstitusi RI – Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Selasa, 15 Juni 2010 – 12.30 - Selesai

Profesi Advokat sering disebut sebagai The Guardian of Constitution (Pengawal Konstitusi) . Namun sejak Mahkamah Konstitusi terbentuk hingga saat ini masih kurang terdengar peran dari organisasi advokat terkait kontribusinya dalam debat publik tentang amandemen konstitusi, perselisihan sekitar lembaga negara, sengketa PEMILU dan ketidaksesuaian undang-undang dengan konstitusi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan konstitusi. Kalaupun ada, komentar atau pun peran advokat tersebut masih bersifat individual dan bukan kelembagaan. Oleh karena itu dapat dikatakan organisasi advokat “diam seribu kata” tentang Konstitusionalisme.

Kemelut yang terjadi di organisasi advokat adalah salah satu hal yang mendorong PERADIN untuk kembali aktif dalam kancah penegakan hukum dan hak asasi manusia. Begitu pula organisasi advokat seolah-olah tidak berdaya menghadapi praktek korupsi yudisial /Judicial Corruption atau lebih dikenal sebagai mafia peradilan. Bahkan banyak advokat yang terlibat dalam praktek mafia peradilan. Hal-hal tersebut diatas merupakan tantangan di masa yang akan datang bagi PERADIN.

Oleh karena itu Audiensi ke Mahkamah Konstitusi adalah untuk memperkenalkan susunan Badan Pengurus Pusat PERADIN masa bakti 2009-2013, karena sebagai organisasi Advokat tertua dan merupakan organisasi perjuangan yang telah berdiri jauh sebelum adanya Mahkamah Konstitusi dan yang ikut mencetuskan dibentuknya Mahkamah Konstitusi, PERADIN mempunyai tanggung jawab moral untuk memberikan masukan terhadap issue-issue konstitusional yang berkembang saat ini.

Memberikan kontribusi yang nyata secara kelembagaan kepada reformasi hukum nasional dan konstitusional, legislasi hukum nasional serta penegakan dan penghormatan hukum

dan hak asasi manusia sesuai dengan rechtsstaat yang dicita-citakan oleh para pendiri Republik Indonesia.

Akhir kata PERADIN akan berupaya untuk mengembalikan harkat dan martabat Advokat sebagai profesi yang mulia (officium nobilee) dan turut aktif dalam upaya mencapai negara hukum yang demokratis.

Jakarta, 15 Juni 2010

Badan Pengurus Pusat PERADIN

Dr. Frans H. Winarta, SH, MH.

Ketua Umum.

 

Terakhir Diupdate ( Kamis, 12 Agustus 2010 16:31 )
 

PRESS RELEASE AUDIENSI PERADIN - OMBUDSMAN RI

E-mail Cetak PDF

 

 

Press Release Audiensi PERADIN – Ombudsman RI

Kantor Ombudsman RI – Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat

Kamis, 3 Juni 2010 - Jam 14:00 – 16:00 WIB

PERADIN:

1. Bapak Dr. Frans H. Winarta, SH. MH. - Ketua Umum PERADIN

2. Bapak CH. Harno, SH. – Sekertaris Jendral PERADIN

3. Bapak HJR. Abubakar – Mantan Ketua Umum PERADIN/Dewan Penasehat PERADIN

4. Bapak Rudhy A. Lontoh, SH. - Ketua Badan Pengawas Keuangan PERADIN

5. Ibu Nursyahbani Katjasungkana, SH – Ketua Komisi Pengabdian & Bantuan Hukum

Ombudsman RI:

1. Bapak Antonius Sujata, SH. – Ketua Ombudsman RI

2. Prof. Dr. Sunaryati Hartono, SH. – Wakil Ketua Ombudsman RI

3. DR Suhariyono AR – Sekretaris Jenderal Ombudsman RI

4. Asisten Ombudsman RI

Tujuan Audiensi PERADIN dengan Ombudsman RI adalah untuk menyatakan kembali aktifnya PERADIN setelah dibekukan pada jaman rezim Orde Baru. Selama ini kontribusi yang diberikan oleh Advokat dalam mendukung penghormatan atas Hak Asasi Manusia dan penegakan hukum adalah secara individual tetapi tidak secara kelembagaan.

Mengingat adanya kemelut yang terjadi di dalam Organisasi Advokat pada saat ini PERADIN merasa memiliki tanggung jawab secara moral untuk dapat membereskan kemelut yang terjadi dalam Organisasi Advokat dengan ikut mendukung pemberantasan praktek mafia peradilan atau judicial corruption yang banyak terjadi di Indonesia yang melibatkan Advokat sehingga profesi Advokat terpuruk.

PERADIN akan melakukan upaya mengembalikan harkat dan martabat Advokat sebagai profesi yang mulia (officium nobile) dan turut aktif dalam upaya mencapai negara hukum yang demokratis.

PERADIN sebagai organisasi Advokat tertua dan merupakan organisasi perjuangan, hendak memberikan kontribusi yang nyata secara kelembagaan kepada penegakan hukum dan penghormatan atas hak asasi manusia di Indonesia dengan mendukung Ombudsman RI dalam melaksanakan misinya sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Bab II pasal (4), yaitu:

(a) mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera;

(b) mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;

(c) meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan, yang semakin baik;

(d) membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi serta nepotisme;

(e) meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.

Pada dasarnya PERADIN akan menyelenggarakan pendidikan/kursus advokat yang bertujuan mencetak Advokat yang jujur, berintegritas, dan berkualitas dengan menekankan kepada pendidikan dan penerapan kode etik profesi Advokat secara benar.

Perlu adanya Badan Etika Nasional yang terdiri dari berbagai organisasi Advokat untuk mengawasi perilaku dan praktek Advokat yang benar dan ethis dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Jakarta, 3 Juni 2010

Badan Pengurus Pusat PERADIN

Dr. Frans H. Winarta, SH, MH.

Ketua Umum.

Terakhir Diupdate ( Kamis, 12 Agustus 2010 16:25 )
 
Halaman 14 dari 15