You are here: Halaman Utama Artikel Peradin atau "Peradin"
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Search

Persatuan Advokat Indonesia

Peradin atau "Peradin"

E-mail Cetak PDF

PADA Desember 2004 lalu, delapan organisasi advokat dan pengacara praktik di Cianjur mengikrarkan berdirinya PAI atau "Peradin" (Perhimpunan Advokat Indonesia) - bukan Peradin (Persatuan Advokat Indonesia) yang didirikan tahun 1964 dan dikenal di forum internasional sebagai "the real guardian of the constitution".

Sejarah Peradin yang begitu gemilang, yang dibenci rezim Soeharto dengan Orde Baru-nya, adalah karena organisasi profesi hukum (legal profession) ini begitu konsisten mengawal konstitusi, sehingga semua Keppres, Inpres, PP (Peraturan Pemerintah) dan Undang-Undang (UU) yang bertentangan dengan konstitusi diprotes keberadaannya.


Bukan itu saja, badan extra judicial seperti Kopkamtib diprotes keberadaanya, belum lagi "petrus" (penembak misterius) yang membunuh para pelaku kejahatan (underworld) dan disikat habis waktu itu (1980-an), juga diprotes oleh Peradin karena dianggap melanggar hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup (right to life).

Pembelaan Peradin terhadap perkara politik anggota PKI (Partai Komunis Indonesia) dianggap sebagai perwujudan sikap nonpolitik yang membela siapa pun yang membutuhkan pembelaan (legal counsel), terlepas dari latar belakang ideologi politik yang dianut, ras, agama, warna kulit, gender, strata sosial-ekonomi, budaya, suku dan lain-lain.

Justice for all itulah sikap Peradin waktu itu. Keberanian moral dan konsistensi yang diemban Peradin inilah yang menjadikan organisasi advokat ini begitu harum namanya di forum internasional, tetapi dibenci rezim Orde Baru karena selalu melawan arus waktu itu.

Sebagai "anak nakal" (l'infant terrible) Peradin dianggap disiden oleh rejim Orde Baru dan patut dibekukan. Tetapi melihat kiprah organisasi yang konsisten dan nama-nama pengurusnya, rezim Order Baru harus berpikir dua kali untuk membubarkan Peradin waktu itu.

Nama-nama pengurus saat itu adalah Lukman Wiriadinata, Suardi Tasrif, Yap Thiam Hien, Soekardjo Adidjojo, Harjono Tjitrosubono, Datuk Singomangkuto, Soemarno P Wirjanto, Adnan Buyung Nasution, Nani Razak dan lain-lain.

Akhirnya pemerintah melalui Menteri Kehakiman Ali Said, memprakarsai pembentukan wadah tunggal para advokat yang kemudian organisasi profesi hukum ini bernama Ikadin (Ikatan Advokat Indonesia). Kongres advokat pertama atau musyawarah nasional (munas) ini diselenggarakan pada tanggal 8-10 November 1985.

Dari kongres itu bergabungnya 10 organisasi advokat dan bantuan hukum ke dalam wadah tunggal yang akhirnya kandas, karena ternyata yang dominan "memerintah" di Dewan Pimpinan Pusat Ikadin adalah orang-orang Peradin.

Harjono Tjitrosubono sebagai formatur terpilih, membentuk DPP Ikadin dari berbagai unsur organisasi advokat. Cita-cita wadah tunggal ini gagal karena tidak bottom up, melainkan top down, dalam arti diatur dari atas cq pemerintah, dan bukan aspirasi para advokat sendiri.

Dengan berdirinya AAI (Asosiasi Advokat Indonesia) tahun 1991, lengkaplah kegagalan inisiatif membentuk organisasi tunggal profesi hukum. Malahan kemudian berdiri organisasi baru seperti AAI (Asosiasi Advokat Indonesia), SPI (Serikat Pengacara Indonesia), IPHI (Ikatan Penasehat Hukum Indonesia), HKHPM (Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal), HAPI (Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia), APSI (Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia), dan AKHI (Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia).

Waktu terus berjalan dan ketika Soeharto jatuh dari kursi kepresidenan dan agenda reformasi dikumandangkan tahun 1998, kembali muncul gagasan mempersatukan organisasi advokat yang sudah dirintis Menteri Kehakiman Muladi pada tahun 1995 dan 1997.


Membingungkan

Berdirinya bermacam organisasi profesi hukum sangat membingungkan organisasi advokat internasional dan bar association negara-negara lain dengan siapa mereka harus berbicara untuk menyelenggarakan seminar atau pertemuan advokat internasional. Apalagi nanti kalau WTO sudah efektif, organisasi mana di Indonesia yang mewakili yurisdiksi Indonesia dan dapat dianggap sebagai bar association.

Patut diakui gagasan, mempersatukan para advokat dalam single bar association diprakarsai dengan niat baik untuk menjadikan profesi advokat berfungsi sebagaimana semestinya, dan bukan mirip calo perkara, tukang pukul, tukang ribut atau hura-hura memeras klien atau pencari keadilan, mengiklankan sebesar satu halaman di media cetak (surat khabar) untuk mengajak orang berperkara, mengumumkan putusan pengadilan perdata yang belum final (in kracht van gewijsde), yang tidak ada kepentingan untuk diketahui publik dan segala bentuk promosi terselubung.

Para hakim sering menuding advokat sebagai provokator terjadinya jual beli putusan di pengadilan, tetapi sebagaimana kejahatan suap, selalu ada yang memberi dan menerima secara timbal balik dan tidak bisa disalahkan kepada satu pihak saja.

Baik organisasi hakim dan organisasi advokat harus berani mengambil tindakan atas judicial corruption ini, dan tidak perlu saling menyalahkan. Yang salah ya semua pihak, termasuk masyarakat yang juga membenarkan praktik suap untuk memenangkan perkara di pengadilan. Begitu pula lembaga kepolisian dan kejaksaan harus responsive terhadap jual beli hukum dan keadilan serta judicial corruption.

Delapan organisasi advokat dan pengacara praktik yang tergabung dalam KKAI (Komite Kerja Adokat Indonesia) akan terperangkap dalam situasi yang sama seperti 20 tahun yang lalu, kalau saja tidak memikirkan kepentingan nasional dan penegakan hukum di Tanah Air.

Lemahnya pengawasan etika profesi hukum (advokat) menambah parah dan kekacauan hukum (legal disarray) yang sudah lama dialami Indonesia.

Sebagai salah satu unsur penegak hukum, seharusnya KKAI bersikap reformis, dan pembentukan single bar association harus disertai tekad untuk membersihkan diri
ke dalam.

Tidak ada gunanya membentuk single bar association kalau dagang hukum terus dilanjutkan, praktik suap dilanggengkan, dan jual beli perkara disuburkan. Inilah waktunya para advokat memilih ketua dan pengurus yang reformis, bersih, profesional dan terhormat. Tanpa tekad tersebut tidak ada artinya membentuk single bar association karena profesi hukum Indonesia akan malu berbicara di forum internasional, kalau tidak membenahi diri.

Dengan adanya single bar association diharapkan para "kutu loncat" yang berpindah-pindah organisasi karena dipecat, dapat diatasi dan terancam tidak bisa berpraktik lagi karena kesalahannya melanggar kode etik profesi.


Program Reformasi

Kalau hakim, jaksa dan polisi sudah mulai menyusun agenda reformasi, khususnya reformasi institusi, para advokat belum terdengar menyuarakan agenda reformasinya seperti apa, semua asyik mengurus diri, klien dan perkara yang dihadapinya, tetapi tidak terpikirkan untuk apa dibentuk organisasi baru kalau tidak mempunyai agenda reformasi.

Percuma saja didirikan organisasi baru, kalau tidak menyuarakan reformasi di bidang profesi hukum, dan yang paling menonjol adalah terlibatnya para advokat dalam judicial corruption.

Sebagai negara yang termasuk koruptif, paling tidak ke-6 di dunia menurut Amnesty International, profesi advokat mempunyai tanggung jawab moral untuk menjadikan Indonesia lepas dari klasifikasi negara paling koruptif. Ini harus dimulai dari diri sendiri, bersama-sama dengan unsur penegak hukum lain seperti polisi, jaksa dan hakim yang selama ini berkolusi untuk memperdagangkan keadilan dan kebenaran.

Penegakan hukum hanya bisa dilakukan kalau para penegak hukum sendiri bersih dari KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Pembersihan itu harus dilakukan dimulai dari pengurus dan kemudian disusun agenda "menyucikan diri". Ini tentunya suatu revolusi di bidang profesi hukum dan harus dibawakan oleh orang-orang yang betul-betul bersih dari judicial corruption. Tanpa contoh dari atas atau pengurus itu sendiri, sulit dibayangkan agenda reformasi profesi hukum dapat
berhasil dan sukses.

Tentang siapa yang akan memimpin organisasi baru, ini adalah hal yang paling krusial mengingat keterlibatan hampir semua advokat dalam judicial corruption. Untuk itu perlu dipikirkan alternatif memilih orang netral, seperti dosen fakultas hukum yang notabene juga anggota salah satu organisasi advokat, atau mantan ketua DPP Peradin yang steril dari kontaminasi KKN.

Semua ini untuk mencegah benturan yang potensial terjadi karena ego para organisasi advokat untuk dapat memimpin organisasi advokat baru ini.

Berwibawa

Setelah terbentuk pengurus baru organisai advokat baru inilah yang diharapkan menyusun program membenahi organisasi advokat baru ini agar dapat menjadi bar association dalam arti kata yang sesungguhnya.

Pembentukan divisi-divisi keuangan, pendidikan, pelatihan, penyelenggaraan seminar dan workshop, serta konferensi regional dan internasional, CLE (continuous legal education), pembentukan divisi business law, general practice, hukum pertambangan, hukum perburuhan, HaKI dan lain-lain akan menjadikan organisasi ini berwibawa.

Pengurus baru inilah yang akan menyusun pemilihan pengurus baru secara demokratis dengan tata cara yang dapat diterima semua pihak.

Begitu pula patut dipertanyakan di sini, mengapa delapan organisasi profesi hukum yang menggagasi pembentukan PAI atau "Peradin"?

Kenapa bukan meneruskan perjuangan Peradin (Persatuan Advokat Indonesia) yang mempunyai sejarah gemilang, sebagai suatu organisasi yang sudah menoreh sejarah dalam bidang penegakan hukum dan profesi hukum dan diakui forum internasional?

Tetapi ini semua kembali kepada para advokat, apakah mau memperbaiki citra profesi hukum atau mau tetap status quo dan membiarkan profesi hukum menjadi bahan tertawaan dan tudingan sebagai profesi yang maju terus membela yang bayar. Bagaimana dengan motto Ruat coellum fiat justitia atau walaupun langit runtuh keadilah harus ditegakkan.

Oleh Frans H Winarta
Penulis adalah anggota Dewan Penasihat IBA (International Bar Association)

Terakhir Diupdate ( Selasa, 27 Juli 2010 20:40 )