[1] Gurubesar Hukum Pidana Internasional Unpad

[2] Perbedaan mencolok yaitu Statuta ICC menganut prinsip “non-impunity” terhadap setiap pelaku pelanggaran terhadap Statuta ICC (genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi) artinya, pemberlakuan ketentuan Statuta ICC tidak terikat pada ketentuan mengenai “imunitas diplomatik” sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 31 Konvensi Wina Tahun 1961 yang memberikan hak imunitas agen diplomatik suatu negara dari tuntutan pidana hukum negara setempat. Statuta ICC (1998) berbeda mendasar dengan VCLT (1969) karena perjanjian pembentukan ICC bersifat imperatif-represif serta dikesampingkan kemungkinan untuk reservasi, dan tidak eksplisit memberikan pengakuan atas prinsip “state sovereignty” sebagaimana lazimnya terdapat pada setiap perjanjian internasional.

Selengkapnya...