Hak atas Bantuan Hukum Harus Dijamin Konstitusi
Selasa, 13 December 2011
Jaminan yang diberikan oleh KUHAP kerap dikesampingkan.
Pemerintah dan DPR telah menyepakati sebuah undang-undang yang mengatur bantuan hukum. UU No 16 Tahun 2011 ini digadang-gadang akan menyelesaikan persoalan masih banyaknya rakyat Indonesia yang tak mendapatkan bantuan hukum. Mereka yang bermasalah secara hukum belum sepenuhnya mendapat hak untuk mendapat bantuan hukum (right to counsel).
